Wacana Tunda Pemilu

 

sumber cnbc

cnnindonesia.com 2 Maret 2022

Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024

Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.

Salah satu sumber CNNIndonesia.com di lingkungan pemerintah menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini. Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan media sosial. Diklaim ada begitu banyak bahkan mayoritas di media sosial yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjut menjabat.

kompas.com 3 Maret 2022

PSI Tolak Wacana Pemilu Ditunda, tapi Dukung Jokowi 3 Periode

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti menegaskan partainya menolak adanya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, mendukung agar Joko Widodo (Jokowi) kembali jadi presiden

Terkait alasan ekonomi yang menjadi urgensi wacana penundaan Pemilu 2024, Dea mengaku tak sependapat dengan hal tersebut. Dia mengungkit bagaimana pemerintah, dan penyelenggara pemilu justru berhasil melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

tempo.co 2 Maret 2022

Soal Penundaan Pemilu 2024, Politikus PKB: Mau Ditunda Atau Tidak, Kami Siap

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan partainya tetap teguh terhadap usulan penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan penundaan Pemilu memang bukan perkara mudah. "Namun juga bukan sesuatu yang mustahil dalam dunia politik," katanya pada, Rabu, 2 Maret 2022.

Ia mengatakan pada awal 2020 atau saat Indonesia baru dilanda pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak 2020. Saat itu jadwal Pilkada yang sebelumnya bakal digelar September 2020, mundur menjadi Desember 2020.

detik.com 4 Maret 2022

Pendukung Kalah Telak dari Penolak, Wacana Tunda Pemilu Game Over!

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over. Bila dilihat peta suara di DPR RI saat ini, jumlah pendukung tunda pemilu kalah telak dengan penolak tunda pemilu.

Tiga fraksi di DPR RI setuju pemilu ditunda. Ketiga fraksi tersebut adalah Partai Golkar, PKB, dan PAN. Sementara itu, yang menolak pemilu ditunda ada enam fraksi. Dari partai koalisi adalah PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, sedangkan dari oposisi ada Partai Demokrat dan PKS. Wacana penundaan Pemilu 2024 awalnya dicetuskan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Wacana penundaan pemilu ini bakal bermuara terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

====

Jika melihat jumlah kursi di DPR, tidak akan cukup jika hanya tiga partai yang mengusulkan penundaan pemilu, karena memerlukan perubahan UUD 1945, dimana proses ini nantinya tidak hanya melibatkan DPR tetapi juga DPD. Pasal 22E UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian dalam pasal 37 disebutkan juga bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Sedangkan anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Saat ini, anggota DPR berjumlah 711 orang, terdiri dari 136 Anggota DPD dan 575 Anggota DPR. Anggota DPR terdiri dari PDI-P (128), Golkar (85), Gerindra (78), NasDem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN (44) dan PPP (19). Untuk anggota DPD, masing-masing provinsi diwakili empat orang (34x4). Oleh karenanya, jika ingin mengusulkan perubahan pasal UUD 1945, memerlukan sekurangnya 237 orang anggota MPR.